MAKALAH HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban, antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Di Indonesia seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya misalnya, seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya.

Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya, UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalaui tangan-tangan trias politica ala Monteqeiu. Melalui tangan Legislatif suara rakyat tersampaikan, melalui tangan eksekutif kewajiban negara, hak rakyat dipenuhi, dan di tangan yudikatif aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban di jelaskan. Idealnya begitu, tapi apa daya sampai sekarang boleh di hitung dengan sebelah tangan seberapa jauh negara menjalankan kewajibannya. Boleh dihitung juga berapa banyak negara menuntut haknya.

Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah di berikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (kedaulatan), mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat. Rakyat kemudian memberikan sebagian hak-nya kepada negara sebagi ganti negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya, serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, rumah, dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Semuanya itu harus mampu dipenuhi oleh negara, karena itulah tanggung jawab negara. Kalau hal itu tak bisa dipenuhi oleh sebuah negara maka tidak bisa disebut sebuah negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.     Pengertian Hak dan Kewajiban

1.    Pengertian Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

a)     Benar

b)    Milik atau kepunyaan

c)     Kewenangan

d)    Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang undang, aturan, dsb)

e)     Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu

f)      Derajat atau martabat

g)    Wewenang menurut hukum

Hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.

2.    Pengertian Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

a)     (Sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau juga keharusan,

b)    Pekerjaan atau tugas

c)     Tugas menurut hukum

Kewajiban adalahkewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.

B.     Hak dan Kewajiban Warga Negara :

a)       Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

b)       Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

1.    Hak Warga Negara Indonesia :

a)    Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

b)   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

c)    Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

d)   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”.

e)    Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat1)

f)     Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

g)    Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

h)    Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

C.     Kewajiban Warga Negara Indonesia  :

1.    Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2.    Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan  : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

3.    Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain”

4.    Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

5.    Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

D.    Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.      Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.      Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.      Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.      Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

BAB    III

PEMBAHASAN

Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

Adapun dalam hal kebutuhan pokok kolektif (pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan), semua itu menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab setiap individu rakyat. Karena itu, tidak selayaknya Pemerintah membebankan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan kepada rakyat; baik pengusaha maupun buruh. Pengusaha tidak selayaknya dibebani dengan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan-meskipun ia boleh melakukannya jika mau, apalagi jika itu telah menjadi bagian dari akadnya dengan buruh. Yang terjadi saat ini, pengusaha justru sering dibebani oleh beban-beban seperti di atas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

A.       HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal,
perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk,
indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan
memimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga
menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh
manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab.
Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari
hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat
manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan
organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi
titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).

Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga
negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak
asasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh
Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam
dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode
setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdedaan
dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan
Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai
Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam
BPUPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945-
1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang.
Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada
kesadaran beserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi
Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial
Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk
menentukan nasib sendiri (the right of self determination), Sarekat Islam
menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak
dan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia
menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat
produksi, Indische Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta
perlakukan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak
untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan
berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelengaraan
negara (Bakry, 2009: 243-244).

Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia
antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait
dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan
penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat,
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. (Bakry, 2009:
245). Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki
akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas
konkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan
imperialisme.

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945-
1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD
1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak
berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partaipartai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem
pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry, 2009: 245).
Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan
semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam
ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis.
Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul
dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM
mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan
Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah
menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasungan hak
asasi sipil dan politik seperti hak untuk beserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).
Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah
Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang
dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan
HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena
dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan
yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap
akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan
dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009:
249).

Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi
perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian
terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan
perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945,
peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang lain.
MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000,
2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada
tiap-tiap amandemennya. Berikut akan disampaikan tabel berkenaan dengan
hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga negara.

	Hak negara
	Kewajiban negara	1.   Melindungi segenap bangsa, memajukan
		kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
		bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
		(Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
		2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
		pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
		jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I,
		ayat 4).
		3. menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
		untuk memeluk agamanya masing-masing dan
		untuk beribadat menurut agamnya dan
		kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)
		4. Untuk pertahanan dan keamanan negara
		dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
		keamanan rakyat semesta oleh Tentara
		Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
		Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama,
		dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal
		30, ayat 2)
		5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
		Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
		Udara sebagai alat negara bertugas
		mempertahankan, melindungi, dan memelihara
		keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat
		3).
		6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
		alat negara yang menjaga keamanan dan
		ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
		mengayomi, melayani masyarakat, serta
		menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
		7. membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)
		8. mengusahakan dan menyelenggarakan satu
		sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
		keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
		dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
		(Pasal 31, ayat 3)
		9. memprioritaskan anggaran pendidikan
		sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
		anggaran pendapatan dan belanja negara serta
		dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
		untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
		pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).
		10. memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
		dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
		persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
		serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31,
		ayat 5)
		11. memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
		tengah peradaban dunia dengan menjamin
		kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
		mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal
		32, ayat 1).
		12. menghormati dan memelihara bahasa daerah
		sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32,
		ayat 2).
		13. mempergunakan bumi dan air dan kekayaan
		alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran
		rakyat (Pasal 33, ayat 3).
		14. memelihara fakir miskin dan anak-anak yang
		terlantar (Pasal 34, ayat 1)
		15. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
		seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
		yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
		martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2)
		16. bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
		pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
		umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)
	Hak warga negara	1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal
		27 ayat 2)
		2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
		pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
		3. Membentuk keluarga dan melanjutkan
		keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal
		28B ayat 1)
		4. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
		berkembang serta berhak atas perlindungan dari
		kekerasan dan diskriminsasi (Pasal 28 B ayat 2)
		5. mengembangkan diri melelui pemenuhan
		kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan
		memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan
		budaya (Pasal 28C ayat 1)
		6. memajukan dirinya dalam memperjuangkan
		haknya secara kolektif untuk membangun
		masyarkat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C
		ayat 2)
		7. pengakuan, jaminan, pelindungan dan
		kepastian hukum yang adil serta perlakuan
		yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat
		1)
		8. bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
		yang adil dan layak dalam hubungan kerja
		(Pasal 28D ayat 2)
		9. memperoleh kesempatan yang sama dalam
		pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
		10. status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3)
		11. memeluk agama dan beribadat menurut
		agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
		memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
		memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
		meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal
		28E ayat 1)
		12. kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
		pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
		(Pasal 28E ayat 2)
		13. kebebasan berserikat, berkumpul dan
		mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
		14. berkomunikasi dan memperoleh informasi
		untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
		sosialnya, serta berhak mencari memperoleh,
		memiliki, menyimpan, mengolah dan
		menyampaikan informasi dengan menggunakan
		segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
		15. perlindungan diri pribadi, keluarga,
		kehormatan, martabat, dan harta benda yang
		dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
		aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
		untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
		merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1)
		16. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
		merendahkan derajat martabat manusia dan
		berhak memperoleh suaka politik dari negara
		lain. (Pasal 28G, ayat 2)
		17. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
		tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
		yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
		pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).
		18. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
		untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
		yang sama guna mencapai persamaan dan
		keadilan (Pasal 28H, ayat 2)
		19. jaminan sosial yang memungkinkan
		pengembangan dirinya secara utuh sebagai
		manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
		20. mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
		tersebut tidak boleh diambil alih secara
		sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H,
		ayat 4).
		21. hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan
		hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui
		sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak
		dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
		(Pasal 28I, ayat 1).
		22. bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
		atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
		perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
		diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2)
		23. identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
		dihormati selaras dengan perkembangan zaman
		dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).
		24. ikut serta dalam usaha pertahanan dan
		keamanan negara (Pasal 30, ayat 1)
		25. mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1)
	Kewajiban warga negara	1. menjunjung hukum dan pemerintahan itu
		dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
		2. menghormati hak asasi manusia orang lain
		dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
		berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1).
		3. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
		dengan undang-undang dengan maksud
		semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
		penghormatan atas hak dan kebebasan orang
		lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
		sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
		agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
		suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, ayat 2)
		4. ikut serta dalam usaha pertahanan dan
		keamanan negara (Pasal 30, ayat 1).
		5. Untuk pertahanan dan keamanan negara
		melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan
		rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2).
		6. mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)

Tabel di atas mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta
hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD

tahun 1945. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara
khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga
negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Tabel di atas tidak
menunjukkan sisi yang implisit dari hak dan kewajiban, namun apa yang
tertulis secara eksplisit hak dan kewajiban dalam UUD 1945.
Di dalam UUD 1945 tidak menyebutkan hak negara, namun apakah
dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori
keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang distilahkannya sebagai keadilan
legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan
taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan
legalis ini selalu mengiringi setiap langkah wara negara, mulai dari kewajiban
membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor,
mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan
pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang
digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya.
Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang
bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula
tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar
masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih
relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau
sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat
akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai
macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga
negara atau warga negara mengontrol negara?

1.    Pluralis
Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah
arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat
berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan
pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa

masyarakat itu mendahului negara. Mayarakat yang menciptakan negara
dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk
kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 11-12).

2.    Marxis
Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian
institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari
pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori
pluralis melihat dominasi kekuasan pada warga negara, sedangkan teori
Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci,
yang memperkenalkan istilah ‘hegemoni’ untuk menjelaskan bagaimana
negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan
tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat
(Wibowo, 2000: 15).

3.    Sintesis
Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori
strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata
kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi
untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut.
Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang
sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi
dan berlangsung terus menerus. (Wibowo, 2000: 21).
Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba
mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara.
Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan
(enabling) dan menghambat (constraining). Bahasa digunakan oleh
Giddens sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah dari
aspek kosakata maupun gramatikanya. Keduanya merupakan rules yang
benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai bahasa ia dapat
berkomunikasi kepada lawan bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih
konkrit adalah ketika kita mengurus KTP. Harus menyediakan waktu
khusus untuk menemui negara (RT, RW, Dukuh, Lurah dan Camat) ini
sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar
pekerjaan, memiliki SIM bahkan Paspor untuk pergi ke luar negeri
(Wibowo, 2000, 21-22)

Namun sebaliknya, agensi (warga negara) juga dapat
mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau
mengabaikan aturan. Istilah yang digunakan Giddens adalah dialectic
control. Oleh karena itu dalam teori strukturasi yang menjadi pusat
perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan social practice
(Wibowo, 2000: 22).

Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan
warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang
tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi.
Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak
negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang
kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya
dan hal itu terlihat dalam social practice-nya. Negara dan warga negara
masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara
memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga
negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara.
Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah
kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan
menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat
dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

B.       Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30

1.    Makna sempit UUD 1945 pasal 30 :

a)    Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

b)   Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

c)    Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

d)    Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

e)    Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

2.    Makna luas UUD 1945 Pasal 30

a)    Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara. Di dalam konsideren Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara.

b)   Pembelaan negara adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Pada umumnya pengertian pembelaan negara (bela negara) dipersepsikan identik dengan pertahanan keamanan. Hal ini dapat dimengerti, karena sejak awal berdirinya NKRI, keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan dalam kegiatan di bidang Perhankam. Berdasarkan hal itu, terdapat baik di kalangan aparatur pemerintah negara maupun di kalangan masyarakat luas, bahwa seorang warga negara dapat dinyatakan menunaikan hak dan kewajibannya dalam bela negara apabila ia telah melaksnakan kegiatan-kegiatan di bidang komponen-komponen kekuatan Hankam.

c)    Bahwa Bab XII Pasal 30 dikaitkan dengan bab-bab lainnya dalam UUD 1945 (Bab I, II, VII, dan X), maka upaya pembelaan negara mengandung makna perwujudan asas demokrasi, dalam arti :

1)     Bahwa setiap warga negara turut serta menentukan kebjaksanaan penyelenggaraan pertahanan keamanan melalui lembaga-lembaga perwakilan (MPR/DPR) yang ditentukan oleh UUD 1945.

2)     Bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
Asas demokrasi di bidang bela negara dapat terwujud bila setiap warga negara menyadari akan hak dan kewajibannya itu. Kesadaran bela negara tidak tumbuh dan tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus disiapkan dalam arti ditanamkan, ditumbuhkembangkan. Untuk itu perlu ada upaya memasyarakatkan bela negara kepada segenap warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”. Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).

Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya “ke-sistem-an” yang baik dan benar.

Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang” adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”.

C.       Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD1945 Pasal 31

Di dalam UUD1945 pasal 31 berisi tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan. Kalau kita bicara tentang undang-undang pendidikan mestinya kita melihat dasarnya Kalau era reformasi ,sebagai dasarnya adalah hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat). Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV ( tahun 2002) yaitu tentang pendidikan.

Adapun ayat-ayat dari pasal 31 UUD1945:

1.    Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2.    Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3.    Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

4.    Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5.    Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Tanggapan penulis tentang hak dan kewajiban dari ayat-ayat yang terkandung dalam UUD1945 pasal 31:

Pada pasal 31 ayat 1:

Sudah di jelaskan dengan tegas bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Pada pasal 31 ayat 2:

Dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk meralisasikan pasal tersebut pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Dan telah menyelenggarakan pendidikan gratis melalui program BOS. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada pungutan-pungutan biaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Pada pasal 31 ayat 3:

Pasal 31 ayat 3 terdapat kalimat “pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia”. Pendidikan nasional yang meningkatkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hekmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pasal 31 ayat 4:

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pada pasal 31 ayat 5:

Pada pasal tersebut sudah di jelaskan bahwasanya pemerintah harus memajukan ilmu pngetahuan dan teknologi dengan tidak melanggar nilai-nilai agama yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara.

D.      Trias Politica Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Negara

Trias Politika adalah sebuah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Pada intinya, konsep trias politika adalah sebuah ide dimana kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (mengadili atas pelanggaran undang-undang). Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf Inggris John Locke dan kemudian dikembangkan oleh sarjana Perancis Montesquieu. Segenap negara demokratis, termasuk Indonesia, menerapkan trias politika agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memilih pemisahan kekuasaan tugas dalam menjalankan sistem ketatanegaraannya. Konsep pemisahan kekuasaan ini dikemukaan oleh seorang pemikir hebat asal perancis yaitu Baron de La Brède et de Montesquieu atau yang lebih dikenal Montesquieu.

Montesquieu mengenalkan konsep pemisahan kekuasaan ini dengan istilah trias politica.Konsep ini memiliki tujuan untuk mencegah satu atau sekelompok orang mendapatkan kekuasaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan porsinya. Konsep pemisahan kekuasaan ini sesuai dengan istilah yang digunakan yaitu trias politica, memisahkan kekuasaan dalam tiga bagian yaitu; Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang di sebut Parlemen yang berasal dari kata “parle” berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa.

Dalam hal ini parlemen wajib menyuarakan suara-suara rakyat yang diwakilinya, sehingga rakyat merasa dilindungi dan diperhatikan haknya. Hak-hak yang disuarakan itu kemudian diteruskan kepada dewan eksekutif (pemerintah) yang berwenang untuk menjalakan pemerintahan yang memperjuangkan cita-cita rakyat, kemudian dewan yukikatif mengawasi jalannya pemerintah dengan tujuan dicapainya tujuan bersama tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

E.     Dampak Positif dan Dampak Negatif

·        Dampak positif:

1.      Lebih mencintai tanah air Indonesia.

2.      Dapat menghargai hak-hak warga yang lain sebagai warga negara Indonesia.

3.      Memahami kewajiban terhadap negaranya, apa yang diberikan bagi negaranya.

·        Dampak negatif:

1. Jika tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban secara seharusnya dapat mengganggu proses kenegaraan.  

BAB 4

PENUTUP

B.       Kesimpulan

Hubungan antara negara dan warga negaranya tercermin dalam hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Hak dan kewajiban itu tertuang dalam pasal-pasal konstitusi negara, UUD 1945. Misalnya, pasal 30 UUD 1945 yang mengatur tentang Pendidikan, pasal 1(satu) berbunyi: ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal ini menyuratkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mendukung dan membantu warga negaranya untuk mendapat atau meraih pendidikan.

Namun, dalam kenyataannya pasal-pasal dalam UUD tersebut kadang tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh negara. Hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalanya lemahnya kinerja lembaga negara atau badan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Lemahnya kinerja lembaga legislatif (penyalur aspirasi rakyat), eksekutif (pelaksana kebijakan), dan yudikatif (pengawas pemerintah) akan berujung pada kesejangan antara peran negara dan situasi warga negara.

Supaya terdapat keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban antara negara dan warga negara maka negara harus melaksanakan hak dan kewajibannya dan warga negara patuh dan taat terhadap negara dan juga sebaliknya.

C.       DAFTAR PUSTAKA

Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan

http://lab.pancasila.um.ac.id/mata-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan/

https://wiralabut.wordpress.com/2014/04/15/hubungan-negara-dan-warga-negaranya/